TIMORDAILYNEWS.COM – Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.
Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Belu, Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM saat hadir sebagai pembicara dalam acara Lokakarya Revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belu di BSF Kafe Kompleks Hotel Timor Atambua, Senin (26/9/2022).
Hadir dalam kegiatan Lokakarya ini, Asisten II Sekda Belu, Kabag Organisasi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu.
Program Lokakarya ini terselenggara atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Belu dan Usaid Erat.
Dalam arahannya Wakil Bupati Belu mengungkapkan, untuk mengintervensi kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Belu harus ada kerja sama semua pihak.
“Hari ini kita semua datang ke sini untuk mengikuti Lokakarya Revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belu. Dari sisi kelembagaan kita sudah mempunyai ketentuan. Namun masih ditemukan berbagai kekurangan sehingga kita perlu melakukan revitalisasi,” katanya.
Lanjut Wabup, tujuan dari penanggulangan kemiskinan ini juga untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas.
“Jadi tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk konsumsi dasar saja tetapi juga mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara penuh agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat,” jelasnya.
Terhadap penyelesaian masalah kemiskinan, Wabup Belu menuturkan bahwa kita perlu mewujudkan satu data, artinya setiap penduduk hanya punya satu identitas.
“Impian satu data ini harus kita wujudkan bersama, sehingga penyelesaian kemiskinan bisa terintegrasi dan lebih fokus, kemudian tepat sasaran dan terukur,” katanya.
Berdasarkan satu data, kita bisa menghitung dengan akurat berapa penduduk miskin yang harus ditangani dengan kriteria yang bisa ditentukan secara pasti.
“Tidak boleh setiap sektor membuat kriteria sendiri-sendiri. Perlu ketegasan dan disiplin mematuhi dan menerapkan penggunaan satu data untuk semua urusan pengentasan kemiskinan,” tandasnya.
Situasi yang semakin sulit membuat masyarakat semakin tidak berdaya. Saat ini dibutuhkan sentuhan intervensi semua pemangku kepentingan, agar kemiskinan ekstrim dapat terselesaikan.
“Saat ini dipundak kita masyarakat bersandar. Mereka tidak berdaya dan terbelit kemiskinan ekstrim.
Kuncinya hanya satu, mari kita melayani mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas,” pinta Wabup Alo Haleserens. (prokopimbelu/TIMORDAILYNEWS.COM/TIMOR DAILY)
