Banyak Proyek Infrastruktur Jalan, PMKRI Alor Minta DPRD Panggil Pertamina Cek Pembelian BBM Industri
TIMORDAILYNEWS.COM, ALOR- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santu Hendrikus II Cabang Alor minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk memanggil PT. Pertamina Cabang Kalabahi untuk mempertanyakan atau mengecek berkaitan dengan penjualan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri.
Hal ini patut dilakukan, karena dikuatirkan ada perusahaan yang mengerjakan proyek jalan yang membutuhkan BBM tidak membeli minyak industri, namun memanfaatkan BBM subsidi yang merupakan hak dari masyarakat umum.
“Kemarin kita gelar aksi demonstrasi tentang BBM, masalah ini telah disampaikan kepada DPRD. Namun hingga saat ini kita belum mendengar DPRD telah menindaklanjuti aspirasi kami untuk memanggil pihak Pertamina,” demikian penyampaian Ketua Presidium DPC PMKRI Santu Hendrikus II Cabang Alor, Rian Hemat kepada Timordailynews.com di Kalabahi, pada Sabtu 23 September 2022.
Rian mengatakan, persoalan BBM untuk tingkat daerah adalah penting DPRD dan Pemerintah melakukan pengawasan penyaluran penjualan atau pembelian minyak industri di Pertamina.
Pengawasan yang dimaksud, ungkap Rian, perlu mengecek pihak siapa saja atau perusahaan mana saja yang datang membeli minyak industri. Karena dikuatirkan jangan sampai ada proyek jalan yang pekerjaannya harus menggunakan BBM, namun tidak membeli BBM industri.
“Harapan kami DPRD undang Pertamina dan Pemerintah kemudian melihat data bersama. Pemerintah menyajikan data proyek dalam tahun ini yang pekerjaannya harus menggunakan BBM, dan Pertamina tunjukan data pihak-pihak mana atau perusahaan mana yang membeli BBM Industri. Dari data yang ada langsung ketahuan,” ujar Rian.
Menurut Rian, DPRD jikanya menemukan perusahaan yang tengah mengerjakan proyek yang harusnya menggunakan BBM, namun tidak membeli BBM industri, patut diberikan sanksi tegas. Karena jelasnya mereka menggunakan BBM subsidi yang disediakan negara untuk masyarakat umum.
“Harga untuk BBM industri dan subsidi cukup beda jauh, misalkan ditemukan mereka beli BBM subsidi, maka negara sudah dirugikan berapa banyak,” kata Rian dengan nada retoris.
Menanggapi permintaan PMKRI ini secara terpisah Wakil Ketua DPRD Alor, Sulaiman Singhs, SH yang dihubungi Timordailynews.com mengatakan, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengundang berbagai pihak untuk membahasnya.
Untuk pembahasannya, singkat Singhs, akan diatur waktu yang tepat sesuai dengan agenda kegiatan di lembaga DPRD.
“Ini persoalan penting dan aspirasi adik-adik ini bagus sekali. Kita harus mengecek jangan sampai masyarakat dan negara dirugikan,” tambah Singhs.(oktomanehat/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)
