Beredar Rekaman Diduga Suara Ketua DPRD Kota Kupang Berisi SARA, Ini Respon PMKRI 

TIMORDAILYNEWS.COM, KUPANG – Ketua DPRD Kota Kupang Provinsi NTT, Yeskiel Loudoe diduga menyebar isu Sara melalui editan rekaman video berdurasi sekitar 1,5 menit.

Dalam vidio tersebut, suara yang diduga milik Yeskiel itu mengatakan bahwa terkait dengan Demo dari Aliansi Masyarakat Kota Menggugat (Sikat) pada Kamis 27 Mei yang meminta DPRD Kota Kupang melanjutkan Sidang LKPJ Wali Kota tahun 2020.

Dalam editan rekaman itu terdengar jelas Yeskiel menyampaikan bahwa aliansi SIKAT merupakan orang-orang Flo*** yang notabenenya beragama Kat**** sengaja memberikan mosi untuk menjatuhkan dirinya yang notabenenya agama pro****** yang berasal R***.

“Jadi ini semua dari Fl**s ya,lebih banyak orang Mang***** agamapun kat**** jadi memberikan mosi kepada Yeskiel Loudoe agama Kris*** Prot*****.

Ya itu tolong ditulis ya. Yang mereka yang bertanggungjawab dalam mosi ini, dalam demo ini ada 6 orang sampai keseluruhan agama kat**** dari Flo*** minta ketua DPRD Yeskiel Loudoe untuk turun yang agama Kris*** Pro****** supaya masyarakat tahu ya.

Normal-normal tapi saya perlu sampakan Ini yang bertanggungjawab dalam demo ini seluruhnya hampir keseluruhan orang Flo*** dan agama kat**** untuk menjatuhkan Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe asal R*** Agama Kri**** Pro******.

Inilah kalimat dugaan yang disampaikan Yeskiel Loudoe dalam editan rekaman video tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa siswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, Alfred Saunoah mengatakan bahwa PMKRI mengecam pernyataan intoleran yang diduga kuat dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudue.

Pernyataan isu Sara, lanjutnya, bisa saja memicu konflik horizontal antar masyarakat di tengah kehidupan umat beragama di Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kota Kupang.

“Kita meminta ketua DPRD kota Kupang Yeskiel Loudoe untuk mengklarifikasi hal ini agar tidak terjadi sekat dan juga konflik horizontal di masyarakat akar rumput Kota Kupang,” pintanya ketika dimintai tanggapannya di Marga Siswa PMKRI Kupang, Sabtu (30/5/2021).

Dikatakannya, apabila Ketua DPRD Kota Kupang tidak melakukan klarifikasi dalam tempo 2 x 24 jam, lanjutnya, maka PMKRI akan mendatangi kantor DPRD Kota Kupang untuk menanyakan langsung maksud dan tujuan dari pernyataan itu.

“Selain itu kita juga akan menempuh jalur hukum karena tindakan ini dilarang keras oleh undang-undang. Secara lembaga kita juga meminta pimpinan parpol PDIP di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera mengevaluasi dan memberi sanksi yang tegas terhadap anggota Partai maupun anggota parlemen Kota Kupang yang mengeluarkan pernyataan Sara ini,” tegas Alfred.

Alfred juga meminta kepada PDIP sebagai partai yang sangat nasionalis harusnya menyingkirkan kader yang memiliki moralitas rendah.

“Apabila dugaan kita benar bahwa pernyataan ini dikeluarkan oleh ketua DPRD kota Kupang maka beliau harus dipecat dari partai maupun dari keanggotaannya sebagai DPRD kota Kupang,” tegasnya.

Alfred juga juga menghimbau untuk aparat kepolisian segera mengusut tuntas rekaman suara yang beredar ini sehingga bisa diketahui betul siapa yang yang melakukan pernyataan ini, agar masyarakat Kota Kupang dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan Nusa Tinggi Toleransi hidup berdampingan dengan damai tanpa sekat apapun.

Hingga berita ini ditulis, Timor Daily sedang dalam upaya mengkonfirmasi Yeskiel Loudoe. (nel/TIMORDAILYNEWS.COM/TIMOR DAILY)

Laporan Wartawan : Kornelis Bria

Editor : Okto M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *