Bupati Malaka Tidak Berkantor, Doktor Tuba Helan Sebut SBS Langgar UU

TIMORDAILY.COM, KUPANG – Pengamat Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, SH, M.Hum, menyoroti tindakan Bupati Stefanus Bria Seran, yang diketahui sudah tidak berkantor di akhir masa tugasnya.

Sikap tidak berkantor tersebut berdampak terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk yang dirasakan Remigius Asa (ASN) mengaku telah melakukan komunikasi dengan Sekda Malaka terkait rekomendasi KASN, walau demikian belum diindahkan oleh Bupati SBS.

“Beliau (Sekda) mengatakan bahwa dia sudah terima suratnya. Namun karena surat ini dialamatkan kepada Bupati Malaka, maka masih menunggu disposisi Bupati Malaka yang sementara tidak berada di Malaka,” kata Remigius.

Sebak kata dia, pada tanggal 4 Januari 2021 lalu, KASN telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Malaka Stefanus Bria Seran (SBS) selaku pejabat pembina kepegawaian dengan tembusan Kemempan, Gubernur, Sekda Malaka, BKN dan juga kepada pelapor untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut. Namun hingga sekarang rekomendasi KASN tersebut belum atasi oleh bupati SBS.

Pengamat Hukum

Tindakan Bupati Stefanus Bria Seran, yang diketahui sudah tidak berkantor di akhir masa tugasnya itu mendapat tanggapan dari Pengamat Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, SH, M.Hum.

Sangat disayangkan, jika benar tindakan Bupati Malaka tidak berkantor, akan tetapi menggelar rapat usulan pemberhentian bupati periode 2016 – 2021 di Kupang.

“Hal ini sangat diakui adanya pemborosan anggaran, kasian rakyat lagi menderita, apa lagi di tengah situasi Pandemi Covid – 19,” jelas Doktor Tuba Helan.

Sangat kasian kalau gelar rapat di Kupang, ini menghabiskan anggaran kasian rakyat. Apakah di Malaka tidak ada kantor atau ruangan yang besar untuk menampung pada saat rapat.

Seharusnya kata Tuba Hela, Wakil rakyat yang mejalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan ambil langkah untuk memanggil Bupati mempertanyakan soal tugas dan tanggung jawab sebagai kepala Daerah.

“Artinya hak dan kewajiban harus di jalankan, haknya di penuhi tetapi kewajiban untuk melayani masyarakat harus berjalan,” jelasnya.

Menurutnya pemimpin terpanggil untuk melayani masyarakat jadi pelayanan itu harus di jalankan sungguh sehingga masyarakat tidak kesulitan sebagai kepala daerah tidak boleh meninggal tugas dan tanggung jawab

Sementara menanggapi isu yang beredar paca pilkada bupati Malaka tidak berada di Malaka bahkan tidak pernah berkantor, Tuba Helan mengatakan, tindakan itu melanggar kode etik kedesiplinan. Sebagai kepala daerah harus melayani masyarakat dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore.

“Masa cutinya kan sudah selesai, jadi seharusnya sudah kembali bekerja sebagai semula atau mungkin karena masih ada urusan sengketa pilkada di MK sehingga tidak berada di Malaka dan tidak berkantor. Kalau ini dilalaikan berati melanggar aturan kususnya undang-undang – undang peraturan daerah,”jelas Tuba Hela

Sementara Bupati SBS beberapa kali di hubungi Wartawan, Sab (3/2/2021) via WhatsApp tidak merespon hingga berita ini di turunkan.(VIA/TIMORDAILY/TIMORDAILY.COM)

google.com, pub-4291941378970298, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *