Dua Hari Lagi Putusan, KPU Belu Yakin MK Tolak Permohonan SAHABAT

Dua Hari Lagi Putusan, KPU Belu Yakin MK Tolak Permohonan SAHABAT
Ketua KPU Belu, Mikael Nahak

TIMORDAILYNEWS.COM, ATAMBUA – Sidang perkara sengketa hasil Pilkada Belu tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) segera berakhir.

Dua hari lagi, tepatnya Kamis (18/3/2021) sudah dijadwalkan akan dilakukan sidang pembacaan putusan.

Artinya, gugatan paket SAHABAT (Willy Lay-JT. Ose Luan) terhadap Komisi Pemiliihan Umum (KPU) Kabupaten Belu akan diputuskan.

BACA JUGA : Besok Putusan MK, Kuasa Hukum Sebut Kemungkinan Gugatan SAHABAT Ditolak dan 2 Kemungkinan ini

Apakah gugatan diterima atau gugatan ditolak, belum ada yang bisa memastikan. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu meyakini permohonan paket SAHABAT akan ditolak oleh MK.

Ketua KPU Kabupaten Belu, Mikhael Nahak yang dihubungi TIMOR DAILY melalui ponselnya, Selasa (16/3/2021) sore mengatakan, pihaknya berkeyakinan untuk menang karena namanya perjuangan, banyak orang tentu untuk dimenangkan.

Karena, lanjut Mikhael,  siapa saja yang berperkara tentu punya keyakinan untuk menang. Apalagi KPU Belu dari sisi penyelenggaraan sudah melakukan proses sesuai ketentuan dan regulasi.

“Untuk mendengarkan kepastian hasil putusan dari MK akan kita dengarkan bersama pada tanggal 18. Tidak bisa harus kita pastikan hari ini. Karena ini belum tahu entah ditolak oleh MK atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan Pilkada Belu MK pada Selasa 2 Februari 2021, KPU Belu sebelumnya menyampaikan tanggapan yang dibacakan kuasa hukumnya, Edy Halomoan Gurning, menyatakan menolak untuk menjawab permohonan Paket SAHABAT yang dibacakan dalam sidang pendahuluan tanggal 26 Januari lalu.

KPU beralasan, terdapat perbedaan permohonan Paket SAHABAT secara substansi antara yang dibacakan dalam sidang dengan yang daftarkan dan diregister oleh MK.

Selain itu, KPU Belu juga beralasan, perbaikan dokumen permohonan Paket SAHABAT telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan MK nomor 7 tahun 2020.

“Bahwa sebelum termohon (KPU Belu, red) menyampaikan jawabannya, termohon menyampaikan menolak untuk menjawab permohonan yang telah dibacakan pemohon di muka persidangan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021,” kata Edy seperti dilansir mediakupang.com

KPU Belu, lanjut Edy, hanya akan menyampaikan jawaban yang didukung oleh alat bukti terhadap permohonan pemohon tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 17.56 WIB dan telah diregister oleh MK dengan nomor 18 pada tanggal 18 Januari 2001 yang mana permohonan tersebut terdiri dari 16 halaman 3 dalil pendahuluan 5 butir pokok permohonan dan 8 petitum serta terdapat 8 tabel.

Lebih lanjut Edy mengatakan, berdasarkan kewenangan MK sesuai pasal 157 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya hasil pemilihan adalah keputusan pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu hal yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Menurut KPU Belu, setelah mencermati permohonan yang diajukan Paket SAHABAT ternyata tak satupun dalil yang sifatnya signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yakni pasangan Dokter Agus Taolin dan ALo Haleserens atau yang terkenal dengan tagline SEHATI.

“Setelah dibaca dan dicermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih,” tegas Edy dalam sidang MK tersebut.

KPU Belu mengemukakan, Paket SAHABAT selaku pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, Siapa yang melakukan, Di mana letak perselisihandan berapa jumlah suara yang diperselisihkan.

“Dengan demikian menurut termohon mahkamah tidak berwenang mengadili perkara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” kata Edy.

KPU Belu juga menyebutkan, permohonan Paket SAHABAT tidak jelas dan setelah dicermati, dalil yang diajukan oleh pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya di mana dan berapa bertambah atau berkurangnya perolehan suara dari Pasangan calon yang semestinya.

Namun pemohon dalam posita permohonan yang hanya berfungsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari Pasangan calon terpilih.

Bahwa karena permohonan dalam posisinya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum Untuk membatalkan hasil pemilihan terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dan petitum bahwa didalam petitum butir 5 pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 426 tempat pemungutan suara yang tersebar di kabupaten Belu

Padahal di dalam posita dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas Bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 426 TPS yang ada di kabupaten Belu selanjutnya butir 3 halaman 5 menurut mohon yang diuraikan pemohon dengan hasil dari objek permohonan sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

Bahwa beberapa uraian tersebut di atas menurut termohon pemohon tidak jelas atau kabur karenanya mohon kepada mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak diterima dalam pokok permohonan bahwa menurut mohon suara yang telah ditetapkan oleh termohon ada yang tidak benar.

Adapun perolehan suara pemohon yang telah ditetapkan oleh termohon berdasarkan objek permohonan adalah : Paket nomor urut 1 memperoleh 50.376, menurut keputusan termohon 50.376 Pasangan nomor 2 menurut pemohon 50.197, Menurut termohon 50.623.

“Dalil pemohon menyatakan perolehan suara terhadap pemohon tidak terdapat penambahan maupun pengurangan sebaliknya terdapat penambahan suara yang ditetapkan oleh termohon terhadap Pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 426 suara. Terhadap dalil pemohon, termohon menyatakan tidak benar dan tidak berdasar,” urai Edy.

Sementara itu, pihak Bawaslu dalam tanggapannya yang dibacakan Anggota Bawaslu Agustinus Bau menyebutkan bahwa sejumlah dalil yang disebutkan Paket SAHABAT tidak dilaporkan kepada pihaknya begitupun sejumlah kasus yang dilaporkan juga telah ditindaklanjuti bahkan dinyatakan cukup bukti. (veg/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)

Laporan Wartawan : Silvester Manek

Editor : Okto M

 

google.com, pub-4291941378970298, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *