Gugatan SAHABAT Tak Terkait Penetapan Kemenangan SEHATI, KPU Belu Minta MK Tolak

Gugatan SAHABAT Tak Terkait Penetapan Kemenangan SEHATI, KPU Belu Minta MK Tolak
Anggota Bawaslu Belu Agustinus Bau saat menyampaikan tanggapan dalam sidang MK, Selasa 2 Februari 2021/foto screenshot youtube

TIMORDAILYNEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohoan Paket SAHABAT dalam sengketa pilkada tahun 2020.

Dilansir MediaKupang.com, permintaan ini disampaikan KPU Belu dalam sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan Pilkada Belu di Mahkamah Konstitusi (MK) antara Paket SAHABAT dengan KPU Belu, Selasa (2/1/2021).

Sidang dipimpin Ketua MK RI, Anwar Usman ini dengan agenda mendengarkan tanggapan KPU Belu selaku termohon dan dari Bawaslu serta Paket SEHATI selaku pihak terkait.

KPU Belu dihadiri langsung oleh Ketua KPU Belu, Mikhael Nahak didampingi kuasa hukum Edy Halomoan Gurning, Bawaslu Belu dihadiri Anggota Bawaslu, Agustinus Bau dan Anggota Bawaslu NTT, Melpi Marpaun.

Pihak terkait dihadiri langsung oleh Calon Bupati Terpilih dari paket SEHATI, Agus Taolin didampingi kuasa hukum. Sementara Paket SAHABAT dihadiri oleh kuasa hukumnya, Novan Erwin Manafe dan Ferdi Maktaen.

KPU Belu dalam sidang tersebut, sebelumnya menyampaikan tanggapan yang dibacakan kuasa hukumnya, Edy Halomoan Gurning, menyatakan menolak untuk menjawab permohonan Paket SAHABAT yang dibacakan dalam sidang pendahuluan tanggal 26 Januari lalu.

KPU beralasan, terdapat perbedaan permohonan Paket SAHABAT secara substansi antara yang dibacakan dalam sidang dengan yang daftarkan dan diregister oleh MK.

Selain itu, KPU Belu juga beralasan, perbaikan dokumen permohonan Paket SAHABAT telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan MK nomor 7 tahun 2020.

“Bahwa sebelum termohon (KPU Belu, red) menyampaikan jawabannya, termohon menyampaikan menolak untuk menjawab permohonan yang telah dibacakan pemohon di muka persidangan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021,” kata Edy.

KPU Belu, lanjut Edy, hanya akan menyampaikan jawaban yang didukung oleh alat bukti terhadap permohonan pemohon tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 17.56 WIB dan telah diregister oleh MK dengan nomor 18 pada tanggal 18 Januari 2001 yang mana permohonan tersebut terdiri dari 16 halaman 3 dalil pendahuluan 5 butir pokok permohonan dan 8 petitum serta terdapat 8 tabel.

Lebih lanjut Edy mengatakan, berdasarkan kewenangan MK sesuai pasal 157 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya hasil pemilihan adalah keputusan pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu hal yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Menurut KPU Belu, setelah mencermati permohonan yang diajukan Paket SAHABAT ternyata tak satupun dalil yang sifatnya signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yakni pasangan Dokter Agus Taolin dan ALo Haleserens atau yang terkenal dengan tagline SEHATI.

“Setelah dibaca dan dicermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih,” tegas Edy dalam sidang MK tersebut.

KPU Belu mengemukakan, Paket SAHABAT selaku pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, Siapa yang melakukan, Di mana letak perselisihandan berapa jumlah suara yang diperselisihkan.

“Dengan demikian menurut termohon mahkamah tidak berwenang mengadili perkara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” kata Edy.

KPU Belu juga menyebutkan, permohonan Paket SAHABAT tidak jelas dan setelah dicermati, dalil yang diajukan oleh pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya di mana dan berapa bertambah atau berkurangnya perolehan suara dari Pasangan calon yang semestinya.

Namun pemohon dalam posita permohonan yang hanya berfungsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari Pasangan calon terpilih.

Bahwa karena permohonan dalam posisinya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum Untuk membatalkan hasil pemilihan terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dan petitum bahwa didalam petitum butir 5 pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 426 tempat pemungutan suara yang tersebar di kabupaten Belu

Padahal di dalam posita dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas Bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 426 TPS yang ada di kabupaten Belu selanjutnya butir 3 halaman 5 menurut mohon yang diuraikan pemohon dengan hasil dari objek permohonan sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

Bahwa beberapa uraian tersebut di atas menurut termohon pemohon tidak jelas atau kabur karenanya mohon kepada mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak diterima dalam pokok permohonan bahwa menurut mohon suara yang telah ditetapkan oleh termohon ada yang tidak benar.

Adapun perolehan suara pemohon yang telah ditetapkan oleh termohon berdasarkan objek permohonan adalah : Paket nomor urut 1 memperoleh 50.376, menurut keputusan termohon 50.376 Pasangan nomor 2 menurut pemohon 50.197, Menurut termohon 50.623.

“Dalil pemohon menyatakan perolehan suara terhadap pemohon tidak terdapat penambahan maupun pengurangan sebaliknya terdapat penambahan suara yang ditetapkan oleh termohon terhadap Pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 426 suara. Terhadap dalil pemohon, termohon menyatakan tidak benar dan tidak berdasar,” urai Edy.

Sementara itu, pihak Bawaslu dalam tanggapannya yang dibacakan Anggota Bawaslu Agustinus Bau menyebutkan bahwa sejumlah dalil yang disebutkan Paket SAHABAT tidak dilaporkan kepada pihaknya begitupun sejumlah kasus yang dilaporkan juga telah ditindaklanjuti bahkan dinyatakan cukup bukti.

Paket SEHATI Sebut SAHABAT Mengada-ada

Masih dilansir dari MediaKupang.com, Pasangan calon Paket SEHATI selaku pihak terkait dalam sidang tersebut senada dengan KPU Belu selaku termohon yakni menolak perbaikan permohonan SAHABAT yang dibacakan dalam sidang pendahuluan tanggal 26 Januari 2021 lalu.

Mengenai pokok perkara tentang dalil pengurangan suara bagi Pasangan calon nomor urut 2 di TPS, Paket SEHATI mengatakan, bahwa pada dalil angka dua, dalil ketiga dan keempat saling bertolak belakang.

Dalam permohonan kedua justru terlihat suara pemohon tetap sehingga dalam permohonan pada dalil ketiga yang menyatakan terjadinya pengurangan di beberapa TPS dan juga dalil keempat yang menyatakan pada intinya keberatan hasil perhitungan suara karena kekurangan keterangan-keterangan yang mengurangi perolehan suara pemohon secara masif adalah hal yang mengada-ada.

Tentang dalil pelanggaran politik uang, Paket SEHATI tidak mengetahui hal yang telah diuraikan dalam pokok permohonan. Paket SEHATI sangat keberatan dengan tuduhan yang dilakukan oleh SAHABAT.

“Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadinya pelanggaran politik uang oleh pihak terkait adalah sebuah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pihak terkait (paket SEHATI, red)lebih memfokuskan kepada hasil kerja nyata,” demikian Paket SEHATI yang dibacakan kuasa hukumnya. (MediaKupang.com/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)

SIDANG SENGKETA PILKADA BELU DI MK BISA DISIMAK MELALUI CHANEL YOUTUBE MKRI MELALUI  : LINK INI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *