News  

Hadir di Penyuluhan Hukum Terpadu, Ariance Apresiasi Bupati Belu

TIMORDAILYNEWS.COM – Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ariance Komile, SH,M.Si mengaku bangga kepada Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH,FINASIM.

Menurut Ariance, selama 23 tahun mengabdi dan bertugas di Kanwil Kemenkumham NTT, dirinya baru melihat kehadiran Bupati di kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu hari ini.

“Kami sangat bangga. Bupati tidak hanya sekedar hadir pada saat acara ceremony, tetapi Bapak Bupati benar-benar ikut dari awal pembukaan, hingga menjadi pemateri. Bapak Bupati luar biasa dan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Ini patut menjadi teladan bagi kita, terutama para pejabat,” ungkap Kabid Kemenkunham.

Disampaikan Ariance, sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Nusa Tenggara Timur, kami memiliki tugas pokok melaksanakan bagian urusan pemerintahan khususnya di bidang pembangunan Hukum dan HAM.

“Kementerian Hukum dan HAM merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas eksekutif atau lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif. Sementara pihak pengadilan melaksanakan tugas sebagai yudikatif,” katanya.

Ia menambah, sejak tahun 2004 sudah ada pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.

“Dari aspek peradilan, setelah putusan, baru masuk dalam Kementerian Hukum dan HAM yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Khusus di Kabupaten Belu ada dua unit pelaksanaan yaitu Keimigrasian dan Rutan Lapas. Kehadiran Kemenkumham, bertanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat yang berada di negara Republik Indonesia ini memperoleh kepastian hukum,” terang Kabid Ariance.

Untuk memperoleh kepastian hukum, dia harus bagaimana dan melahirkan sebuah produk hukum yang menjadi acuan atau landasan dari setiap orang yang termasuk menjalankan pemerintahan dan yang melaksanakan tugas berbangsa dan bernegara.

“Contohnya, mau menikah ada undang-undang perkawinan, kalau mau keluar negeri ada undang-undang keimigrasian. Kita juga berharap momentum seperti ini, Bagian Hukum Setda Belu juga mensosialisasikan produk hukum daerah, supaya masyarakat di desa bisa mengetahui produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah,” tutup Kabid Ariance. (prokopimbelu/TIMORDAILYNEWS.COM/TIMOR DAILY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *