Belu, News  

Jembatan Maukumu Terancam Putus, Warga Minta Pemdes Jangan Masa Bodoh

Jembatan Maukumu Terancam Putus, Warga Minta Pemdes Jangan Masa Bodoh
Jembatan Maukumu, Kabupaten Belu yang terancam putus. gambar diambil, Senin (5/4/2021). foto by Vegal Manek/TIMORDAILYNEWS.COM

TIMORDAILYNEWS.COM, ATAMBAUA – Jembatan Maukumu, Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk terancam putus akibat hujan deras yang mengguyur dan banjir di wilayah itu.

Salah satu sisi jembatan terjadi longsor sehingga sangat berbahaya.

Jembatan yang menghubungkan Kabupaten Belu dengan Kabupaten Malaka ini membutuhkan perhatian dari pemerintah agar tidak membahayakan pelintas.

Pantauan Timor Daily, Senin (5/4/2021) pukul 11.00 siang, sejumlah warga yang mendatangi jembatan maukumu.

Mereka terlihat memberikan peringatan kepada pelintas agar berhati-hati.

Jembatan Maukumu Terancam Putus, Warga Minta Pemdes Jangan Masa Bodoh
Salah satu sisi Jembatan Maukumu yang terancam putus. Gambar diambil, Senin (5/4/2021). Foto by Vegal Manek/TIMORDAILYNEWS.COM

Salah satu warga setempat, Edas Mau kepada Timor Daily mengatakan, meski jembatan itu berada di ruas jalan provinsi, harusnya pemerintah desa setempat proaktif mendatangi lokasi untuk mengetahui kondisinya.

Selanjutnya melaporkan kepada pemerintah tingkat atas agar memberi perhatian sebelum ada korban.

“Minimal pemerintah desa datang lihat lalu laporkan kepada pemerintah di atasnya. Atau pasang dulu tanda peringatan agar pelintas berhati-hati. Jangan masa bodoh,” ujarnya.

Lebih lanjut Edas Mau mengatakan, pemerintah setempat segera melaporkan kepada Badan Penanggulangan bencana Daerah  dan Dinas PU atau juga bisa mengadu ke anggota DPRD Kabupaten Belu untuk segera memperhatikan.

“Jembatan ini titik tengah antara Desa Naitimu dan Desa Mandeu. Karena itu, pemerintah dari dua desa ini harus segera kelokasi untuk melihat,” pintanya.

Kepala BPBD Belu, Balthasar Bouk yang dikonfirmaai Timor Daily di Kantor Desa Tasain membenarkan kondiri jembatan tersebut.

Menurutnya, Jembatan Maukumu berada di jalan negara yang merupakan tanggunggungjawab pemerintah provinsi.

“Paling tidak, ada kordinasi dari pihak pemerintah setempat baik kepala desa maupun camat kepada BPBD dan PUPR kabupaten untuk menyampaikan ke PUPR provinsi,” ujarnya. (veg/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)

Laporan Wartawan : Silvester Manek

Editor : Marselino

google.com, pub-4291941378970298, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *