Komisis III DPRD Malaka Sidak Dinas Sosial, Bicara Soal PKH

(Pose bersama Komisi III DPRD Malaka, bersama para penyelenggara PKH Kabupaten Malaka,Jumad (22/1/2021).

TIMORDILY.COM,MALAKA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malaka, lakukan inpeksi mendadak ke Dinas Sosial Malaka. Menanyakan ketimpangan Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal tersebut terkait, keluhan masyarakat, terkait sejumlah kepala desa di Kabupaten Malaka terindikasi terlibat dalam urusan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

BACA JUGA; Herman Herry Diduga Pinjam Bendera Perusahaan Lain untuk Pengadaan Bansos Covid-19, Begini Tanggapannya

Indikasinya, diduga ada keterlibatan paran kades mendapat kritik pedas dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malaka ketika melakukan sidak. Anggota Komisi III menilai keterlibatan kades dalam urus bantuan itu dinilai bobrok dan pembodohan.

Demikian simpulan pendapat yang mengemuka dalam diskusi Wakil Ketua (Waket) DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek dan sejumlah anggota Dewan lain bersama pejabat Dinas Sosial Kabupaten Malaka dan pengelola PKH di Kantor Dinas Sosial, Jumat (22/1/21) siang.

Anggota Komisi III asal Fraksi PDI-Perjuangan, Ignasius Fahik dalam sidak tersebut mengatakan urusan penyaluran bantuan PKH nampaknya tidak jelas karena melibatkan pihak lain yang bukan wewenangnya.

Ignas menyebutkan keterlibatan oknum kades dalam urusan PKH. Keterlibatan oknum kades dinilai sebagai sikap dan perbuatan yang bobrok dan pembodohan terhadap masyarakat.

“Ini kades yang bobrok dan lakukan pembodohan. Sebaiknya, percayakan untuk adik-adik pengelola PKH untuk mengurus,” kata Ignas yang mengemban jabatan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malaka saat ini.

BACA JUGA; Polda NTT Diminta Usut Kasus Pencemaran Nama Baik Mantan ADPRD Malaka

Senada, disampaiakn Waket DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek, saat ini sangat penting karena menjadi masukan konstruktif dalan pelaksanaan program ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Perlindungan Sosial, Serafinus Nahak Mau mengakui adanya permasalahan dalam penyaluran bantuan PKH di lapangan.

Namun tanpa menyebut masalah, kata Serafinus para pengelola PKH di lapangan selalu mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah.

“Solusi pemecehan masalah dilakukan dengan pertemuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk mengidentifikasi masalah demi pemecahan masalah yang tepat sesuai sasaran,”beber Serafinus

(Diskusi bersama penyelenggara PKH Kabupaten Malaka, ketika komisi III DPRD Malaka ketika sidak ke Dinas Sosial Malaka, Jumad (22/1/2021) siang). 

Sementara Ketua Kordinator PKH Yohanes Bria,A.Md.sos menanggapi kritik pedas anggota Komisi III DPRD Malaka dengan tegas.

“Kami ini dibiaya pemerintah pusat, regulasinya bagimana dari pusat, maka akan kami ikuti seperti itu,”tegas Yohanes Bria.

Yang kami tangani adalah KPM yang terdaftar sebagai anggota penerima bantuan PKH, hal lain bukan urusan kami.

“Kami tidak punya wewenang untuk mencoret nama peserta penerima manfaat, akan tetapi para penerima maanfaat sudah tak ada tanggugan lagi maka dengann sendirinya akan diganti,”beber Korkab PKH Malaka.

Selain itu, ketua Korkab PKH Malaka mengaku bahagia, atas kunjungan Komisis III DPRD Malaka. Sebab sudah 7 tahun, baru kali ini Komisi III datang menemui para penyelenggara PKH.

“Kami mohon bantuan, Bapa Dewan mereka mohon bantu kami, dalam hal pengadaan 12 unit motor dan 12 unit laptop, guna keplancaran pendamping penerima manfaat,ini keluhan kami selama ini belum terjawab,”harap Ketua Korkab PKH Malaka. (VIA/TIMORDAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor: Oktavian SUB

google.com, pub-4291941378970298, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *