Kuasa Hukum; SNKT Akan Tetap Dilantik

TIMORDAILY.COM,MALAKA / Kuasa Hukum Simon Nahak Louise Lucky Taolin (SN-KT) menang dan akan tetap dilantik, gugatan Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin bakal ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Keyakinan itu semakin kuat karena banyak tuduhan yang disampaikan oleh pihak SBS-WT justeru menjadi senjata makan tuan karena pihak SNKT tidak melakukan apa-apa yang dituduhkan.

“Apa yang disampaikan oleh pihak SBS-WT mengenai DPT dan NIK siluman justeru memukul balik mereka. Karena muncul bukti-bukti bahwa hal itu diciptakan.”Tegas Agustinus Nahak kepada para awak media melalui pesan daring, Minggu (24/01/2021).

Melalui berbagai data tidak menggambarkan adanya tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh pihak SN-KT. Sebagaimana kita sampaikan berulangulang bahwa pihak KPU Kabupaten Malaka dan Bawaslu Kabupaten Malaka bekerja secara profesional.

“Apalagi ini nantinya di Mahkamah Konstitusi (MK) akan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,”jelas Agustinus Nahak.

Di bagian penutup Agustinus Nahak mengatakan bahwa Rakyat Malaka sudah saatnya bersatu untuk sama-sama membangun kabupaten Malaka tercinta.

Di bawah kepemimpinan Simon Nahak-Louise Lucky Taolin. “SN-KT adalah milik kita semua, baik yang berada di 02 maupun 0, ketika di nanti dilantik resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka.”Pungkasnya.

Hal yang sama juga disoroti Yanuarius Nahak, SH.,MH selaku Ketua Ikatan Keluarga Malaka Bali dan Praktisi Hukum, melalui keterangan tertulisnya kepada
TIMORDAILY (20/1/2021) ia mengaku sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh TIM Hukum SBS-WT

Tindakan yang dilakukan itu terkesan sangat tergesa-gesa mengambil suatu langkah tanpa melakukan cek dan ricek, kita sebagi salah satu organ penegak hukum harus berbicara berdasarkan bukti dan fakta, jika tidak maka kita sendiri yang akan berurusan dengan hukum.

“Laporan terhadap Tim Hukum SBS-WT semakin kuat jika Mahkamah Konsititusi (MK) menolak Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasangan SBS-WT”tegas Yanuar

Laporan tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Malaka diduga memanipulasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih sebanyak 2039 NIK siluman yang tersebar di 117 TPS di 30 desa dalam 12 kecamatan di Malaka.

Padahal hasil rapat pleno Bawaslu memutuskan bahwa fakta keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor surat:010/LP/PB/Bawaslu-kab/19.22/I/2021, dengan terlapornya komisioner KPU Malaka tidak terbukti menurut hukum dan tidak dapat ditindak lanjuti, maka status laporan nyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

Berdasarkan hasil keputusan Bawaslu Kabupaten Malaka tersebut, jelas tindakan Tim Hukum SBS-WT telah melakukan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat Malaka khusunya yang berpotensi terjadi konflik antar kedua kelompok pasangan 01 dan pasan 02.(VIA/TIMORDAILY/TIMORDAILY.COM)

Editor; Oktavian SUB

google.com, pub-4291941378970298, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *