TIMORDAILY.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mendesak tiga menteri di Kabinet Joko Widodo mengalokasikan anggaran untuk membangun kembali wilayah terdampak di NTT pasca bencana.
Bencana siklon tropis Seroja yang melanda provinsi kepulauan sejak sejak Minggu (4/4) merusak perumahan warga, fasilitas umum, infrastruktur publik dan memakan korban jiwa.
Badai topan berupa hujan lebat disertai angin kencang yang menyebabkan banjir dan tanah longsor itu menerjang sekitar 11 kabupaten/kota di NTT.
olitisi PDIP asal NTT ini meminta agar anggaran pembangunan untuk memulihkan warga terdampak pasca bencana mesti menjadi perhatian utama pemerintah.
“Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan KLHK harus mengalokasikan anggaran untuk membangun NTT pascabencana. Karena, mayoritas korban bencana alam di NTT bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan yang berkaitan erat dengan tiga kementerian ini,” ujar Ansy Lema dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR bersama Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Jakarta, Kamis (8/4).
Diawali dengan Pendataan
Agar alokasi anggaran tepat sasaran, Ansy Lema mengusulkan ketiga kementrian melakukan pendataan dengan menggunakan metode Survei, Identifikasi dan Desain (SID) sebelum melakukan intervensi pascabencana.
Kementan, kata Ansy, harus mengidentifikasi dan mencari solusi dampak bencana terhadap Food Estate di Sumba, perbaikan irigasi kecil, persiapan musim tanam Malaka, alat mesin pertanian yang rusak, perbaikan jalan tani, dan ketersediaan bibit-pupuk.
Sementara itu, KKP harus turun langsung memberi solusi pascabencana kepada para nelayan, pembudidaya ikan, dan pegiat perikanan karena saat ini sekolah perikanan, kolam budidaya, dan kapal alat tangkap mengalami rusak berat.
Kepada KLHK, Ansy meminta agar menghijaukan daerah hulu sungai, daerah-daerah gundul, terutama daerah tangkapan air (catchman area) dengan melibatkan-memberdayakan masyarakat sekitar.
Menteri Siti Nurbaya secara pribadi menginformasikan kepada Ansy bahwa ia telah menginstruksikan kepada Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) agar turun langsung mendata dan melihat kemungkinan program intervensi KLHK pascabencana di NTT.
“Hikmah bencana alam di NTT adalah pentingnya merawat alam sekitar. Penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS), misalnya DAS Benenain di Malaka dan penanaman ekosistem mangrove di bibir pantai sangat penting sebagai tindakan pencegahan bencana di NTT. Kita jaga alam, alam menjaga kita,” papar Ansy.
“Saya akan mengawal komitmen Kementan, KKP, dan KLHK untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pascabencana di NTT,” imbuhnya.
Petani, Nelayan dan Peternak Terpukul
Ansy mengatakan bahwa bencana alam di NTT telah memukul petani, peternak, dan nelayan.
Keterlibatan Kementan, KKP, dan KLHK sangat urgen karena konteks petani, peternak dan nelayan saat ini.
Sebelum bencana alam, petani, peternak, dan nelayan di NTT telah sangat menderita akibat virus Flu Babi Afrika (ASF) dan Pandemi Covid-19.
Kini bencana alam semakin memukul mereka karena ternak, lahan pertanian, rumah, tanaman mereka, kolam budidaya kapal-kapal nelayan telah hancur akibat banjir, angin deras, dan gelombang laut.
“Saat ini petani, peternak, dan nelayan korban bencana di NTT sangat tidak berdaya. Sebelum bencana, mereka sudah terhimpit oleh ASF dan Pandemi Covid-19. Jika tidak segera dibantu, banyak rumah tangga petani, peternak, nelayan di NTT dipastikan jatuh terjerat kemiskinan. Ingat, kemiskinan di NTT adalah kemiskinan petani, peternak, dan nelayan,” tutup Ansy.(via/TIMORDAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)
Editor: Oktavianus Seldy.