Belu, News  

Pejabat yang Undur Diri Usai Pelantikan Kepala Daerah Biasanya Karena Hal ini

Dr John Tuba Helan Bantah Pemberitaan Media Bahwa Program SEHATI Pengobatan Gratis Gunakan KTP Langgar Hukum
John Tuba Helan

TIMORDAILYNEWS.COM, ATAMBUA – Fenomena pejabat undur diri setelah prosesi pilkada atau pelantikan kepala daerah yang baru bukanlah hal baru.

Pengunduran diri dari jabatan secara regulasi tidak dilarang dan merupakan hak setiap orang yang menduduki jabatan tertentu.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu.

Di Malaka, setelah perkara Pilkada diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa gugatan petahana ditolak, ada pejabat yang mengudurkan diri.

Di Belu juga demikian. Ada pejabat yang pada kepemimpinan sebelumnya merangkap jabatan eselon dua memilih mengundurkan diri pasca pilkada.

Terbaru, ketika Bupati dan Wakil Bupati Belu dilantik dan baru bekerja tiga hari, ada pejabat eselon II yang memilih mengundurkan diri.

Fenomena ini bisa saja menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi jika pejabat tersebut diketahui “bekerja” untuk salah satu calon kepala daerah.

Publik bisa saja menilai secara politis bahwa pengunduran diri itu erat kaitannya dengan pilkada. Dan pejabat itu mungkin mendukung calon yang kalah sehingga tidak suka dengan calon yang menang.

Terhadap hal ini, Timor Daily mewawancarai  DR. John Tuba Helan, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.

Melalui layanan whatsapp messenger (WA), Jumat (30/4/2021), Doktor Tuba Helan mengatakan sesuai regulasi, kepala daerah yang baru dilantik tidak boleh melakukan mutasi selama 6 bulan.

“Kecuali mengisi lowongan jabatan yang kosong seizin menteri,” ujarnya.

Menurut Tuba Helan, pejabat yang mengundurkan diri itu biasanya karena takut dipecat. Padahal, lanjutnya, pemecatan itu tidak bisa dilakukan sesuka hati karena ada regulasinya.

“Biasanya, setelah pelantikan kepala daerah pejabat yang mundur karena takut dipecat, padahal pemecatan pejabat tidak sesuka hati pejabat pembina kepegawaian,” urai Tuba Helan.

Dikatakannya, pada prinsipnya pengunduran diri dari jabatan tertentu adalah hak setiap orang dan tidak bisa dicegah. Sehingga bisa kasih kesempatan kepada ASN lain untuk menggantinya.

“Bagi pejabat yang mengundurkan diri, perlu ditanya alasannya mungkin karena kesehatan atau yang lain. Itu (pengunduran diri, red) memang hak setiap pejabat, tidak bisa dicegah. Kita beri kesempatan yang lain mengisi jabatan yang ditinggalkan,” pungkasnya.

Bupati Belu, dokter Agus Taolin mempersilahkan ASN yang saat ini menduduki jabatan tertentu untuk menanggalkan jabatannya jika merasa tidak mampu.

Kepemimpinannya bersama Wabup Alo Haleserens membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat untuk mengabdi dan melayani masyarakat demi merealisasikan program prioritas serta visi dan misinya.

Dan Kabupaten Belu masih memiliki  banyak ASN yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan-jabatan struktural yang ada saat ini.

“Cari orang untuk pejabat yang biasa-biasa saja terlalu banyak orang yang mampu. Jadi kita bersyukur ya dan bahkan siapa saja yang merasa tidak mampu ya sudah cepat-cepat mengundurkan diri,” kata Bupati Taolin saat ditemui Timor Daily, Jumat (30/4/2021). (ito/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)

Laporan Wartawan : Oktavianus Fatin

Editor : Marselino

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *