Pembekuan Tenaga Kontrak Daerah Malaka Masih Dikaji

Pembekuan Tenaga Kontrak Daerah Masih Dalam Kajian
Pembekuan Tenaga Kontrak Daerah Masih Dalam Kajian

TIMORDAILYNEWS.COM, MALAKA – Polemik pembekuan SK Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Malaka mengundang perhatian publik Kabupaten Malaka dalam beberapa waktu terakhir ini.

Menyikapi hal tersebut Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH.,MH kepada awak media saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kantor Inspektorat, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) Kabupaten Malaka, Selasa (8/6/2021) mengatakan pembekuan teko akan dilakukan revisi nanti dan harus dilakukan kajian.

“Soal teko saya harus mencermati dan mengakaji. Inikan tugas dari keuangan dan kepegawaian. Karena harus ada pos anggaran yang kita hemat,”ujar Bupati Simon.

Lanjut Bupati Simon, namun yang perlu diperhatikan adalah konsep hukum tenaga kerja No Work No Pay, jika pekerja tidak melakukan pekerjaan maka upahnya tidak dibayar, kata Dr. Hukum Universitas Warmadewa Bali tersebut.

Dikatakannya lagi, jika masalah teko yang tidak bekerja dan dibiarkan begitu saja itu tidak benar. Bagaimana melihat sesuatu yang tidak benar lalu dibiarkan.

Ia menambahkan, dirinya sudah meminta kepada Kepegawaian dan Keuangan untuk melakukan kajian dan mencermati agar sesuai dengan kebutuhan.

“Kalau misalnya mereka tidak datang ke kantor dan tidak bekerja ya buat apa dibayar,”tegasnya.

Sementara itu menurut Bupati Simon, bagi tenaga kontrak daerah yang produktif dan tidak produktif pihaknya sudah menyiapkan SK karena diangkat melalui SK dan diberhentikan juga harus melalui SK.

“Intinya saya bersama BPKPSDM sudah menyiapkan semua bahkan sampai peraturan bupati dan kapan terbitnya ya kita tunggu,”ungkapnya.

Bupati Simon juga mengatakan terkait teko tidak secara total diberhentikan namun pihaknya perlu untuk mengevaluasi sesuai dengan kebutuhan yang ada, kalau ada dinas yang membutuhkan maka silahkan dibuat pengajuan.

“Tenaga kontrak harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau dinas membutuhkan silahkan buat pengajuan,”tambahnya. (onz/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *