Insiden Perkelahian Disdukcapil Ende, PMKRI Demo Mengecam Tindakan Staf Disdukcapil
– Di DPRD, Rekaman CCTV Insiden Ditayangkan
TIMORDAILYNEWS.COM- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco menggelar aksi demonstrasi pasca insiden perkelahian antara staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bebeberapa hari yang lalu.
Korps Baret Merah Jambol kuning ini mengecam tindakan staf Disdukcapil Ende yang dinilai tidak berprikemanusian dalam insiben perkelahian dengan warga di kantor tersebut akibat protes pelayanan yyang terjadi beberapa hari yang lalu.
Aksi PMKRI ini, seperti yang disaksikan Wartawan, Jumat (28/5/2021) berlangsung di sekitar Jalan Eltari dengan titik start dari kantor Disdukcapil Ende. Aktivis PMKRI mengggunakan satu unit mobil pick up serta dikawal oleh aparat Kepolisian Resort (Polres) Ende.
Dari halaman Kantor Disdukcapil Ende, massa aksi terus bergerak menuju kantor DPRD untuk menjumpai anggota DPRD Ende guna menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan fungsi kontrol DPR Ende,terkait buruknya pelayanan di Disdukcapil yang berdampak pada insiden perkelahian antara staff Disdukcapil dan salah seoerang warga beberapa hari lalu.
Massa yang belum sempat bertemu dengan anggota DPRD, kemudian terus bergerak menuju Kantor Bupati untuk menjumpai Bupati Ende demi menyampaikan seruan mereka. Akan tetapi di Kantor Bupati Ende, massa kemudian tidak diijinkan masuk ke halaman Kantor Bupati. Massa kemudian terus membacakan orasi dan surat di luar halaman kantor Bupati Ende.
Dalam surat pernyataan yang dibacakan oleh orator aksi Ryan Laka Ma’u, PMKRI Ende mengekam tindakan Staff Disdukcapil Ende, yang dinilai tidak berperikemanusiaan serta tidak sesuai dengan asas prinsip pelayanan publik dalalm Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Selanjutnya dalam poin pernyataan yang ke dua, PMKRI juga mendesak DPR Ende untuk segera meminta pertanggungjawaban dari Kadis Dukcapil Ende. Sedangkan pada pernyataan ketiga, PMKRI juga mendesak Bupati Ende agar segera mencopot Kadis Dukcapil yang dinilai tidak mampu memberikan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah membacakan pernyatazn sikap, sekembalinya dari halaman kantor Bupati Ende, massa kemudian kembali menuju kantor DPRD Ende untuk menjumpai DPRD Ende. Di gedung rakyat tersebut, PMKRI diterima oleh unsur Pimpinan DPRD Ende dalam rapat dengar pendapat antara pihak PMKRI, Disdukcapil, dan Pemerintah Daerah.
Turut hadir dalam rapat dengar pendapat dimaksud, di antaranya Unsur Pimpinan DPRD Ende, Unsur Komisi Anggaran DPRD Ende, Asisiten 1 Setda Ende Abraham Badu, Kepala Dinas Dukcapil Ende, Lambertus Siga Sare didampingi Staff, Kapolres Ende dan Peserta Aksi PMKRI Ende serta Insan Pers Kabupaten Ende.
Pimpinan sidang, Erickos Emanuel Rede yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Ende dalam rapat itu awalnya mengapresiasi dan menyambut kehadiran PMKRI sebagai bagian dari demokrasi.
Saat itu Erik langsung mempersilahkan masing- masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya yang kemudian dibahas untuk menemukan solusi bersama.
Di hadapan DPRD dan pemerintah, PMKRI mendesak perbaikan pelayanan secara komprehensif pada Dinas Dukcapil Ende.
PMKRI menilai pelayanan di dinas tersebut perlu dibenahi secara serius, baik dengan menambah fasilitas maupun menambah pegawai. Langkah ini dilakukan demi mempercepat pengurusan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat.
PMKRI mengecam aksi perkelahian di Disdukcapil, serta mengkritik pelayanaan yang dipandang tidak sesuai dengan asas pelayanan publik, serta mempertanyakan langkah tegas dari DPR dan Pemerintah Kabupaten Ende dalam menanganai persoalan di Disdukcapil.
Menanggapi pernyataan demikian, melalui meja pimpinan rapat, DPRD Ende menyampaikan, soal pengaduan, secara lembaga DPRD punya hak untuk memberikan rekomendasi untuk apa yang disampaikan, sedangkan soal proses hukum diteruskan ke lembaga yang berwenang.
Sedangkan, Kadis Dukcapil ketika dimintai penjelasanya menguraikan beragam kendala yang dialami Disdukcapil serta segala sousi yang diambil dalam mengatasi masalah pelayanan serta menjadikan moment ini sebagai motivasi untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik.
“Segala kendala yang kami alami, seperti keterbatasan fasilitas, dan kekurangan tenaga sebanyak 25 orang, dan rasio antara pelayanan dan kebutuhan yang tidak seimbang menjadi dorongan bagi kami di Disdukcapil untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.demikian ungkap Kadis Dukcapil.
Rapat kemudian berjalan alot serta penuh dinamika anggota PMKRI antara lain Ryand Laka Ma’u meminta interupsi sebelum memulai menonton CCTV diberi kesempatan untuk PMKRI bicara, tetapi pimpinan sidang tetap berkomitmen untuk melanjutkan dengan menonton CCTV Disdukcapil Ende yang mempertontonkan adegan perkelahian yang dipersoalkan untuk mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya.
Setelah menonton hasil Rekaman CCTV tersebut, Pimpinan Sidang, Erikos Emanuel Rede menyayangkan kejadian tersebut dan mengecam perbuatan oknum yang terlibat dalam perkelahian dimaksud.
Di akhir pertemuan, unsur pimpinan DPRD berjanji terus memperhatikan seruan dari PMKRI, dan pihaknya meminta Disdukcapil Ende, untuk terus berbenah serta menghimbau Disdukcapil untuk segera memberikan hasil analysis kendala, termasuk keuangan secara terperinci ke pada DPRD.(Ian/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)