Proyek Bencana “Sekolah Merah-Putih” Di Alor Bernilai Puluhan Miliar Jadi Malapetaka, RAB Besar “Subkon Gigit Jari”, Upah Tukang Belum Bayar-Harga Spandek Rp500 Ribu

Foto dokumen, bangunan sekolah merah-putih di Alor

Proyek Bencana “Sekolah Merah-Putih” Di Alor Bernilai Puluhan Miliar Jadi Malapetaka, RAB Besar “Subkon Gigit Jari”, Upah Tukang Belum Bayar-Harga Spandek Rp500 Ribu

TIMORDAILYNEWS.COM- Entah hukuman apa yang harus diberikan kepada orang yang (menari) di atas penderitaan masyarakat?.

Pertanyaan ini juga dapat ditanyakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang saat ini tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 14 unit “sekolah merah-putih” dengan skema bencana anggaran tahun 2022 di Kabupaten Alor yang menelan anggaran sekitar Rp25 miliar yang ditangani PT. Araya Flobamora Perkasa melalui para “subkon”.

Proyek ini karena bencana sehingga ada, jika ditemukan tersangka dalam proyek bencana ini, apakah tersangka diberikan hukuman biasa atau lebih dari biasa?.

Untuk diketahui, pekerjaan proyek ini sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat, dan proyek ini diurus oleh Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT.

Pelaksanaan proyek ini diduga banyak masalah, mulai dari dugaan setoran uang jaminan “subkon” kepada kontraktor sebelum pekerjaan dimulai, Jumlah anggaran dalam RAB kerja untuk pembangunan per unit sekolah yang besar namun informasi yang ada “subkon” hanya diberikan setengah bagian atau lebih dari setengahnya, pengadaan material bangunan yang harganya patut diusut khusus, masalah upah tukang yang belum tuntas, dan manajemen proyek tersebut hingga ada pertanyaan tentang peran PPK.

Data yang dihimpun Wartawan sejak Selasa (09/07/2024) hingga Kamis (11/07/2024) di Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Alor, sebuah tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT bersama Politeknik Negeri Kupang, Kementerian PU RI, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT datang ke Alor untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan Tim Kejati melakukan pemeriksaan terhadap “Subkon” pelaksana pekerjaan sekolah merah-putih tersebut.

Kehadiran tim ini, pada Selasa (09/07/2024) di Kantor Kejari Alor sempat heboh karena para “subkon” melakukan protes dan mengamuk terhadap PPK, Eko dan Direksi, Jun mereka menagih pembayaran, karena menurut mereka belum membayar tuntas pekerjaan yang telah dikerjakan hingga menimbulkan masalah, seperti upah tukang dan material. Para “Subkon” juga mencari Direktur PT. Araya Flobamora Perkasa, Albert Senda dan Gusty Pisdon. Gusty adalah orang yang mereka sebut sebagai pengendali lapangan dari kontraktor atau yang selalu berhubungan dengan “subkon” terkait dengan progres pekerjaan dan dana serta informasi tentang pengadaan material.

Informasi lain yang dihimpun media, tim ketika datang ke lokasi pekerjaan sekolah juga (dihadang) sejumlah masyarakat. “Subkon” dan PPK diminta bertanggung jawab atas upah tukang dan material yang belum dibayar.

Sementara itu dalam penanganan masalah ini, pada Kamis (11/07/2024) sejumlah “subkon” datang ke Kantor Kejari Alor untuk memenuhi panggilan penyidik ​​​​guna menjalani pemeriksaan.

Salah seorang “Subkon”, Rudi Nawa kepada Wartawan mengatakan, masalah pekerjaan sekolah ini membuat pihak “Subkon” seolah-olah terpojok karena mereka telah berdarah-darah di lapangan.

Rudi ketika itu merinci, dirinya hanya diberikan uang Rp900 juta lebih. Namun dalam RAB, dirinya mendapat informasi anggarannya Rp2 miliar lebih. Demikian pula teman yang lain, informasinya dalam RAB berjumlah hingga Rp3 Miliar tetapi menerima sekitar Rp1,9 Miliar atau Rp2 Miliar lebih saja. Jika di cek mungkin semua “subkon” terimanya hanya setengah atau lebih dari setengah, tandas Rudi.

Rudi dan sejumlah temannya yang lain juga menanggung sejumlah dugaan masalah lainnya, seperti ketika mereka awal mau bekerja di sana “tembak” atau disebut uang jaminan yang disetor dengan angka bervariasi ada yang Rp25 juta dan ada yang hingga Rp75 juta seperti dirinya. Namun jika disebut uang jaminan berarti harus dikembalikan.

Hal berikutnya yang diungkapkan “subkon” lain Sagala, seperti untuk bahan atau material seperti spandek yang harganya mencapai Rp500 ribu per lembar. Padahal harga di Kalabahi, permeter harganya sekitar Rp46 ribu lebih dan tinggal dikali 9 meter.

Terkait dengan bahan spandek ini, Rudi menambahkan, harga Kupang atau Jawa pasti lebih murah. “Belum lagi harga material yang lain, harus cari tahu secara khusus. Masalah lain juga banyak, kemarin saya juga tanya peran PPK,” tandas Rudi.

Untuk diketahui kasus dugaan korupsi pekerjaan proyek sekolah “merah-putih” dengan skema bencana ini awalnya ditangani Kejari Alor, namun setelah diekspose, Kejati NTT mengambil alihnya. Kasus tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.(oktomanehat).***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *