Tim Hukum SN-KT: MK Lembaga Yang Adil dan Jurdil

(Tim Hukum SN-KT ,Yanuarius Nahak, SH. MH Saat Membacakan Petitum Di Hadapan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S) 

TIMORDAILY.COM, JAKARTA – Tim Kuasa Hukum SN-KT sangat yakin dan optimis bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan seluruh permohonan SN-KT sebagai pihak terkait yang telah menyampaikan eksepsi dalam persidangan, Senin (1/2/2021)

Kehadiran Yanuarius Nahak, SH. MH bersama rekannya Ferdy Maktaen, S.H itu, mewakili Paslon 01 Dr. Simon Nahak, S.H, M.H dan Louse Lucky Taolin, S.Sos (SNKT) sebagai Pihak Terkait dalam agenda sidang, jawaban atas Permohonan Pemohon dr.Stefanus Bria Seran Mph dan Wendelinus Taolin.

“Dalam persidangan kemarin, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitus mengarahkan jalannya persidangan penuh dengan bijaksana,”demikian keterangan tertulis Yanuarius Nahak, SH.MH selaku Kuasa Hukum SN-KT yang diterima redaksi TIMORDAIL.

Sebagai advokat, saat pertama melihat langsung Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S, dalam persidangan sengketa Pilkada Malaka dengan register Perkara No. 24/PHP.BUP-XIX/2021 beliau sangat adem, bijak namun tegas ruang persidangan.

Selaku salah time Tim Kuasa Hukum SN-KT sangat yakin bahwa ketua Majelis Hakim Konstitusi sangat paham dengan apa yang telah diuraikan dalam persidangan.

“Hampir seluruh dalil yang diuraikan dalam permohonan pemohon (SBS-WT) telah kami bantahkan karena sama sekali tidak beralasan hukum,”tegas Nahak

Berikut bantahan Pihak Terkait atas permohonan pemohon yang harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi antara lain :

1. Tuduhan Pemohon soal DPT dan NIK siluman dengan sendirinya telah terbantahkan dengan Berita Acara klarifikasi Kadis Dukcapil Malaka Nomor : DKPS.474/08/I/2021, tanggal 14 Januari 2021.

2. Tuduhan Pemohon soal Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, sudah kami bantahkan dengan Surat Undangan dari Paslon 02, SBS-WT kepada Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Nomor : Tk. SBS -WT/01 /IX/2020 tanggal 3 september 2020 dan Seluruh Kepala Desa se Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Nomor : Tk. SBS -WT/01 /IX/2020 tanggal 3 september 2020 Menerangkan bahwa Pemohon melibatkan semua unsur Perangkat Desa se kabupaten malaka dalam urusan deklarasi Pemohon sebagai calon Bupati malaka.

3. Tuduhan Pemohon soal Politik uang, sudah dapat kami bantahkan dengan temuan adanya politik uang dari tim sukses palon 02 berdasarkan Putusan Politik Uang Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Atb tanggal 7 Januari 20201.

4. Tuduhan Janji Politik soal gaji fukun/Pemangku Adat, dalam permohonan tidak beralasan hukum, dan secara tegas Pihak Terkait menolak oleh karena berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor : 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor : 8 tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa, Lembaga Adat Desa Tahun Anggaran 2020.

Bahwa dikatakan Yanuarius Nahak, semua dalil pemohon tidak beralasan hukum sehingga Pihak Terkait dalam sidang kemarin memohon kepada Majelis Hakim Konstitu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk tetap menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak,S.H.,M.H., dan Louise Lucky Taolin, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Malaka Periode Tahun 2021 – 2026.

2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak,S.H.,M.H., dan Louise Lucky Taolin, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Malaka Tahun 2020.

Sebagai Tim Hukum, kami yakin hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution.

“Beliau Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S, yang memimpin sidang adalah pakar akademisi, berlatar belakang dari seorang Dosen dan Pakar Hukum Tata Negara, tentunya mempunya ribuan gudang Ilmu dan pengalaman dalam mejawab setiap kebutuhan masyarakat pencari keadilan,”jelas Yanuarius. (TIMORDAILY.COM/TIMORDAILY.COM)

Laporan: Bereck.Z
Editor: Oktavian SUB

google.com, pub-4291941378970298, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *