Opini  

Upaya Menata Pendidikan di Kabupaten Malaka

Marselus Mali Letto, S. Ag, M.Pd ( ASN asal Kletek – Malaka, Pemerhati Sosial Pendidikan, Alumnus Pascasarjana Undana)

OPINI – Sangat sulit untuk menganalisis secara obyektif tentang keadaan pendidikan di Kabupaten Malaka,karena tidak memiliki data yang cukup memadai.

Namun sebagai orang Malaka, penulis memiliki obsesi serta kepedulian terhadap masalah pendidikan yang terjadi di Malaka. Hal itulah membuat penulis memberanikan diri untuk memaparkan gagasan-gagasan inovatif yang mungkin saja berguna bagi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan para pelaksana pendidikan di Rai Malaka tercinta.

Kalau saja kita mau jujur, perbincangan tentang pendidikan di Kabupaten Malaka lebih didominasi oleh pemahaman bahwa pendidikan merupakan konsumsi bukan investasi. Kita baru sampai pada tahap perjuangan memperoleh pendidikan di sekolah.

Kita senang sekali mencari sekolah yang murah atau gratis. Sebagian diantara masyarakat kita ada yang paham tentang mutu pendidikan, karenanya mereka mencari sekolah bermutu untuk anak-anaknya. Tapi, begitu sampai pada soal bayar membayar biaya pendidikan, mereka mulai uring-uringan. Mereka kurang paham akan ungkapan sekolah bermutu sama dengan sekolah mahal.

Karena itu jangan heran, kalau sekolah negeri banyak sekali peminatnya (karena murah), sementara sekolah swasta sebaliknya. Masyarakat kita kadang-kadang terlalu pelit kalau diminta membayar uang sekolah anaknya. Tapi, kalau soal urusan adat kematian, pesta nikah, ulang tahun, berapapun anggarannya pasti disanggupi, kalau perlu dengan berhutang atau menggadaikan kebun dan sawah atau gaji. Kelihatannya gengsi, harga diri lebih penting dari investasi pendidikan untuk anak-anaknya.

Masyarakat Malak beruntung memiliki Bupati teepilih 2020, seperti seorang Akademisi Doktor Simon Nahak. Beliau memiliki kepedulian yang sangat tinggi tentang pendidikan. Beberapa gagasan yang saya paparkan dibawah ini, sejujurnya adalah gagasan yang tak jauh dari latar belakang beliau sebagai seorang Akademisi yang coba saya elaborasi.

Sebagai penulis,juga sering mengeritik kebijakan Bupati atau Kadis PKPO tentang pembangunan di Rai Malaka baik dalam forum terbuka, maupun melalui surat khabar dan diskusi terbatas.

Beliau Bupati terpilih 2020 tentunya sangat paham bahwa pendidikan, tidak sekedar konsumsi tapi juga merupakan investasi jangka panjang. Beliau sangat sadar bahwa pendidikan merupakan entry point dalam membangun Rai Malaka. Bupati pendahulunya sepertinya tidak terlihat berbuat untuk pendidikan, terobosannya sangat kurang optimal melalui PKPO.

Berikut, paparkan beberapa gagasan yang mungkin diperlukan dalam membangun pendidikan di Kabupaten Malaka.

Pertama, Analisis Potensi wilayah/Kecamatan. Dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai kondisi obyektif wilayah/Kecamatan, kita butuh analisis potensi wilayah/Kecamatan yang meliputi aspek : ekonomi, sumber daya alam, Sosial budaya, Sumber Daya manusia, Demografis, Geografis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran riel tentang
potensi wilayah/Kecamatan dan kemudian kita rancang pendidikan macam apa yang dapat mendukung pengembangan potensi wilayah/ Kecamatan.

Jika potensi wilayah/Kecamatannya di bidang pertanian, maka kita harus dukung dengan sekolah pertanian. Jika wilayahnya berpotensi di bidang perikanan, kita harus dukung dengan sekolah perikanan, jika wilayahnya berpotensi di bidang peternakan, maka kita harus dukung dengan sekolah peternakan, jika wilayahnya berpotensi di bidang kelautan, kita dukung dengan sekolah kelautan, dan seterusnya. Jika perlu kita dapat mendirikan sekolah usaha tani
(pertanian, peternakan dan kehutanan) setara SMP di setiap kecamatan untuk mendidik dan melatih tenaga kerja produktif yang DO atau yang tidak tamat SD. Jenis dan tingkatan sekolahnya disesuaikan dengan target pembangunan sesuai RPJP dan Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA).

Setelah menamatkan sekolahnya mereka diberi modal awal oleh Pemerintah Daerah untuk meniti karier sebagai wira swasta. Hal ini, dilakukan oleh sebuah Yayasan Taman Tani di salatiga dan berhasil (Umbu Tagela, 2017).

Selama ini, kita sibuk dengan proyek penambahan jenis sekolah umum dengan anggaran yang besar tanpa target yang jelas. Setelah tamat, outputnya bisa kerja apa? Gagasan ini berterima dengan gagasan Paulus SK Limu untuk membangun basis pertumbuhan ekonomi wilayah/Kecamatan.

Doktor Simon Nahak dengan segudang pengalaman dan aksesnya ke mana-mana, dapat menggalang dana untuk membangun sekolah-sekolah kejuruan di setiap wilayah/kecamatan.

Kedua, Analisis Unit Cost merupakan suatu penghampiran ekonomi pendidikan yang berupaya memetakan kondisi riel masyarakat dengan menggunakan indeks harga satuan.

Selama ini, para perencana pendidikan di daerah menyusun perencanaan pendidikan beserta pembiayaan pendidikan sesuai indeks harga satuan yang berlaku di Kota. Akibatnya adalah terjadi mis management atau salah kelola dalam distribusi anggaran pendidikan pada Wilayah/Kecamatan.

Kalau kita sepakat menjadikan Kecamatan sebagai basis pertumbuhan/pengembangan ekonomi terpadu tanpa melupakan basis pengembangan daerah nodal versi pembangunan dan pengembangan regional, mestinya Unit cost pendidikan antara Wilayah/ Kecamatan yang satu berbeda dengan Kecamatan yang lain. Indeks harga satuan pada Kecamatan yang satu berbeda dengan indeks harga satuan pada Kecamatan lain. Sudah saatnya di era otonomi daerah ini, kita memiliki gambaran jelas tentang analisis unit cost sebagai pegangan bagi pejabat Diknas dan teknokrat pendidikan di daerah dalam memformulasikan perencanaan pendidikan di daerah. Jika hal ini diabaikan akan terjadi pemborosan biaya dan yang jelas akan terjadi KKN.

Ketiga, Kurikulum muatan lokal. Salah satu alasan substansial diberlakukannya kebijakan kurikulum muatan lokal adalah terjadinya tarik
menarik kepentingan antara elit tentang pewarisan nilai budaya kepada generasi muda lewat pendidikan formal. Indonesia dikenal dengan masyarakat yang plural. Karena itu, tidak satupun nilai budaya masyarakat tertentu yang reprensentatif untuk diwariskan kepada generasi muda. Itulah sebabnya setiap daerah diberi kewenangan memformulasikan kurikulum muatan lokal.

Kini, sudah saatnya kita lakukan terobosan yang bermakna dalam menentukan kurikulum muatan lokal. Pada satu sisi, kita mesti loyal dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat lokal tetapi pada sisi lain kita juga harus antisipatif, aspiratif dan akomodatif pada kepentingan masyarakat global.

Kita sangat sadar, bahwa kemampuan anak-anak kita dalam penguasaan ilmu dasar dan bahasa Inggris serta tehnologi sangat lemah, mengapa kita tidak mencoba mendisain agar sebagian kurikulum muatan lokal berisikan
pengembangan ilmu dasar dan bahasa Inggris serta tehnologi? Apa jadinya generasi muda kita ditahun mendatang? Mampukah mereka berkompetisi di era yang makin mengglobal ini? Untuk merancang itu semua kita butuh tehnokrat pendidikan yang tangguh.

Keempat, Untuk memperbaiki basis kualitas pendidikan SD, dibutuhkan political will Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas guru-guru SD. Berbagai cara dapat ditempuh, misalnya menugaskan guru SD untuk menempuh pendidikan D.II, atau S1 melalui program Universitas Terbuka atau kelas intensif, Penataran, Seminar. Kebijakan ini dilakukan secara berjenjang hingga guru SMA. Untuk keberhasilan program ini, Pemerintah Daerah mesti mengagihkan sejumlah anggaran pendidikan dalam APBD.

Hasil pengamatan pendidikan di Malaka tidak memiliki standar mutu untuk bersaing dengan pendidikan di luar Malaka. Atas dasar itu, perlu dilakukan pembenahan secara bertahap, mulai dari SD hingga SMA.

Kalau kita simak hasil penelitian Diknas Propinsi NTT yang menempatkan Kabupaten Malaka pada urutan ke berapa dalam rangking pendidikan di NTT, sesungguhnya masalah pendidikan kita di Malaka terletak pada banyaknya guru yang tidak memiliki kualifikasi mengajar. Selain itu kondisi fisik bangunan sekolah kita banyak yang rusak. Ranking yang sekarang kita peroleh tidak ada hubungannya dengan kualitas pendidikan.

Kelima, untuk menempati jabatan strategis dalam lingkungan Dinas Pendidikan termasuk Kepala Sekolah dan Pengawas, Pemerintah Daerah mesti melakukan fit and proper test. Selama ini jabatan strategis dalam jajaran Diknas dan Kepala Sekolah diisi oleh orang yang diusulkan oleh Baperjakat dan direstui oleh Bupati. Pemerintah daerah mesti selektif dalam mengangkat seseorang dalam jabatan di lingkungan Diknas.

Mengapa? Karena taruhannya adalah masa depan masyarakat Malaka Kalau kita mau jujur 2/3 pegawai Pemda ada di bawah lembaga Diknas. Atas dasar itu, kita mesti secara sistematis menyiapkan calon-calon pemimpin yang profesional dalam bidang pendidikan. Kalau sekarang, terasa kurang atau belum ada, mengapa kita tidak menyiapkan tenaga profesional untuk menduduki jabatan strategis
tersebut? Misalnya dengan menyekolahkan staf diknas yang potensial ke jenjang S2 atau S3.

Keenam, Malaka mesti memiliki sebuah sekolah unggulan atau sekolah model. Persyaratan untuk sebuah sekolah unggulan antara lain: (1) memiliki guru (baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai dan harus melalui fit and propertest) Ratio guru siswa 1:10. Persoalan tenaga guru tidak sekedar apakah dia sarjana (S1), tapi apakah yang bersangkutan berkualitas? (2) sarana dan prasarana yang memadai seperti kelengkapan laboratorium (matematika, kimia, fisika, biologi, bahasa, komputer,ITE, IPS dengan ratio 1:4), Perpustakaan yang memadai, Ruang kesenian, ruang menggambar, ruang diskusi, Aula, Ruang untuk pendidikan agama, sarana prasarana olahraga, ruang pameran karya siswa, bulletin sekolah, (3) Biaya pendidikan yang memadai ( dua kali lipat dari biaya sekolah sejenis yang disediakan khusus dalam APBD), (4) Asrama untuk menampung siswa unggulan dari seluruh Kecamatan yang ada di Malaka, (5) fasilitator dan supervisor asrama yang kompeten, (6) Semua siswa adalah siswa unggulan yang berasal dari setiap Kecamatan, (7) Gaji guru sekolah unggulan 2X gaji guru biasa.

Sudah saatnya kita pikirkan secara serius tentang hadirnya sebuah sekolah unggulan di Malaka. Mungkin pertama kali. Kita merasa rugi, tapi semua itu merupakan investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Buat apa kita kirim anak kita jauh-jauh dengan membuang beaya besar, dan belum tentu sukses hanya untuk sekolah di SMA favorit. Lebih baik kita keluarkan modal
mendirikan sekolah sejenis di daerah kita sehingga satu ketika daerah kita bukan tidak mungkin kebanjiran siswa dari daerah lain.

Ketujuh, sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka mengoptimalkan Dewan Pendidikan Kabupaten. Tugasnya utamanya adalah merancang, mengawasi dan melakukan penilaian terhadap mutu pendidikan di Malaka. Dewan Pendidikan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati. Di tingkat sekolah, perlu dibentuk Komite Sekolah yang terdiri dari guru, orang tua siswa, pakar pendidikan, pemerhati pendidikan yang tugas utamanya adalah merancang, mengawasi dan melakukan penilaian terhadap operasionalisasi kurikulum terutama aspek proses belajar mengajarnya.

Komite Sekolah akan membuat laporan secara periodik yang dikirim kepada Dewan Pendidikan Kabupaten. Komite Sekolah bertanggungjawab kepada Dewan Pendidikan Kabupaten. Kemudian Dewan Pendidikan Kabupaten bekerjasama dengan Diknas menindak lanjutinya. Ke dua institusi ini mesti diatur dengan Peraturan Daerah, sebab semua biayanya ditanggung APBD.

Dengan cara ini, kita harapkan tidak ada lagi Kepala Sekolah atau guru yang datang dan pergi seenaknya, mengajar semaunya dan seterusnya.

Persoalannya adalah apakah orang-orang yang duduk dalam 2 institusi ini telah teruji kemampuannya?

Kedelapan, Pemerintah Daerah Malaka perlu memikirkan dengan serius tentang pendirian sebuah lembaga pendidikan tenaga
kependidikan, misalnya Universitas Pendidikan Rai Malaka (URM) dengan berbagai jurusan. Kalau guru-guru SD, SMP, SMA/K pensiun 5 atau 10 tahun ke depan, siapa yang mengganti mereka? Apakah kita hanya menunggu droping guru dari tempat lain atau dari pusat? Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang dulu pernah ada merupakan alternatif solusif bagi anak-anak kita yang kurang mampu secara ekonomis untuk berkiprah sebagai guru SD.

Sekarang setelah SPG ditutup setiap tahun rata-rata ada 1600 tamatan SMA/K di Malaka yang tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi. Sementara mereka yang studi ke jenjang Perguruan Tinggi, kurang lebih hanya 2% yang studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada umumnya anak-anak kita studi ke Fakultas Non Kependidikan. Dari 2% itu, tidak semua pulang ke Malaka untuk menjadi guru. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana dengan generasi muda Malaka ke depan? Siapa yang akan mendidik dan mengajar mereka.

Lebih khusus lagi siapa yang bertanggungjawab terhadap kondisi seperti ini? Jika Universitas berdiri di Rai Malaka, maka terbuka peluang bagi tamatan SMA/K untuk sekolah ke jenjang Perguruan Tinggi sekaligus mereka menjadi asset daerah kita ke depan.

Semua gagasan di atas mempunyai keterkaitan jangka panjang dengan pertumbuhan ekonomi dan social budaya. Mungkin sekarang belum begitu terasa, tapi 5 atau 10 tahun ke depan kita akan merasakannya.

Penulis: Marselus Mali Letto, S. Ag, M.Pd ( ASN asal Kletek – Malaka, Pemerhati Sosial Pendidikan, Alumnus Pascasarjana Undana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *