News  

Wujudkan Deklarasi ODF, Pemkab Belu Percepat Penyelesaian STBM

Wujudkan Deklarasi ODF, Pemkab Belu Percepat Penyelesaian STBM

TIMORDAILYNEWS.COM – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Belu akan melaksanakan Deklarasi Kabupaten ODF (Open Defecation Free). Sesuai rencana, ada 22 Desa di 12 Kecamatan yang akan melakukan deklarasi ODF pada tanggal 19 September 2022 mendatang.

Sesuai jadwal, Tim BP4D akan berkonsultasi ke Provinsi pada tanggal 21 September, kemudian Tim Provinsi akan melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 28-29 September.

Kendati masih tersisa 135 KK yang belum layak STBM, namun Pihak Pemerintah Kabupaten Belu dan Yayasan Pijar Timur Indonesia (YPTI) tetap berkomitmen kuat untuk mewujudkan Deklarasi ODF sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan ODF (Open Defecation Free) yang dipimpin Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH,FINASIM di Aula BP4D Kabupaten Belu, Rabu (14/9/2022). Ikut hadir dalam rakor tersebut, Plt. Kepala BP4D, Plt. Kadis PU, Plt. Kadis Pendidikan, Danramil, Kapolsek, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Belu.

Pada kesempatan itu Bupati Belu menegaskan bahwa, pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan hal yang mendesak, mengingat penilaian orang terhadap budaya dan prilaku keseharian kita.

“Ketika kita bertamu ke rumah orang, hal pertama yang kita lihat adalah jambannya,” ucap Bupati.

Untuk meraih Kabupaten ODF, WHO telah menetapkan sejumlah syarat kesehatan lingkungan yang harus dipenuhi, sehingga kita bisa memperoleh DAK dan bantuan lainnya.

“Ini dibutuhkan kerja keras dan komitmen kuat dari kita semua,” tandasnya.

Bupati Belu juga mengatakan, Pemerintah akan tetap memperhatikan sanitasi di sekolah dan tempat umum lainnya.

“Upaya kita ke depan adalah bagaimana memberdayakan APBD dan APBDes, agar setiap tahun dianggarkan untuk pembangunan sanitasi yang layak,” katanya.

Jika hal ini direncanakan dan dimusyawarahkan dengan baik, sudah pasti akan tercapai kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus kita ikut memutuskan mata rantai penyakit menular,” tambah Bupati Belu.

Disampaikan pula, dimasa kepemimpinan ini, pihaknya terus berupaya menggalang bantuan dengan network/jaringan dari pihak-pihak lain dan CSR.

“Ini upaya kami dan hal kecil. Tetapi jika dari berbagai pihak tentu jumlahnya akan banyak dan dapat membantu masyarakat,” ujar Bupati Belu.

Mewujudkan sanitasi yang layak dan sehat harus dimulai sejak dini, karena itu adalah martabat dan harga diri kita, selain untuk pengendalian penyakit.

“Waktu kita tinggal 6 hari saja. Maksimalkan sebaik mungkin dengan memenuhi syarat membangun 135 jamban darurat, dan setelah deklarasi baru kita ajukan untuk pembangunan menjadi jamban yang layak dan sehat. Saya juga minta kepada kepada Danramil dan Kapolsek, agar bersama pemerintah memantau pembangunan jamban dalam waktu 6 hari ke depan di wilayah kerja masing-masing,” pinta Bupati Belu.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dari Para Camat/Perwakilan dan Kepala Desa untuk pembangunan Jamban Darurat.

Bupati Belu juga menyerahkan bantuan dana sebesar 10 juta rupiah kepada Kumpesa Kabupaten Belu.

Bantuan ini merupakan donasi dari Ibu Yayat M. Herdjito bagi Kelompok Disabilitas Rai Belu untuk pembangunan jamban keluarga. (prokopimbelu/TIMORDAILYNEWS.COM/TIMOR DAILY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *