Diduga Buruk Pelayanan, Warga Adu Jotos Dengan Pegawai Disdukcapil Ende
TIMORDAILYNEWS.COM, ENDE- Seorang warga yang berinisial E terlibat adu jotos (perkelahian) dengan sejumlah pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ende.
Perkelahian tersebut dipicu oleh amarah warga terhadap pelayanan berkas kependudukan yang diduga buruk oleh Disdukcapil setempat.
Adu jotos antara warga dan pegawai ini terjadi pada Senin (24/5/2021) siang atau sekitar pukul 14.45 Wita bermula adu mulut saat banyak warga tengah antri untuk mengurus berkas kependudukan.
Berkaitan dengan peristiwa tersebut, salah seorang warga, Usman yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mengungkapkan, perkelahian ini awalnya terdengar adanya suara keributan didalam ruangan kantor tersebut, kemudian dirinya melihat terjadi perkelahian antara seorang warga dan beberapa pegawai.
Perkelahian tersebut tidak berlangsung lama, karena langsung dilerai oleh pegawai dan orang-orang yang berada dilokasi perkelahian tersebut.
Usman menegaskan, peristiwa memalukan ini, semestinya pihak Disdukcapil segera merefleksi manajemen pelayanan di kantor tersebut untuk memperbaiki pelayanan.
Menanggapi masalah pelayanan yang buruk dan terjadinya adu jotos antara warga dan pegawai, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare dalam keterangan persnya kepada Wartawan Timordailynews.com di ruang kerjanya (25/05/2021) mengakui adanya kendala dalam percepatan pelayananan kepada masyarakat. Hal ini lantaran sistem pelayananan yang disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19, serta kekurangan tenaga pendukung sebanyak 25 orang.
“Pertama saya sampaikan keluhan-keluhan masyarakat berkaitan pelayanan Dukcapil dengan kondisi pandemi ini artinya dibutuhkan cepat dan lain lain harus kami akui dengan keterbatasan pelayanan pada saat Covid ini, tidak serta merta harus cepat, ada yang cepat dan ada yang lama,” jelas Lambert.
Berkaitan proses pelayanan yang ada, terang Lambert, bahwa prosesnya bisa cepat, kecuali berkasnya lengkap pada saat verivikasi, dan langsung diproses operator. Sementara proses yang lama, lantaran berkasnya tidak lengkap pada saat diverivikasi dan tidak bisa diproses apalagi dalam situasi pandemi.
“Dalam proses pelayanan, istilah pelayanan yang dilakukan tanpa kursi, artinya masyarakat datang dan menaruh berkasnya di kursi, selanjutnya mencantumkan Nomor Handphone, lalu pulang. Ketika kami periksa sering berkasnya tidak lengkap, dan saat dihubungi ada yang responnya cepat dan ada yang tidak merespon, sehingga ini menjadi persoalan. Hal berikutnya adalah kekurangan tenaga pendukung yang berdasarkan analisis kebutuhan sebanyak 25 orang, “terang Lambert.
Sementara itu ketika dimintai komentarnya terkait peristiwa perkelahian yang terjadi, Lambert menyesali dan menyayangkan peristiwa itu terjadi. Lambert menyebut peristiwa terjadi karena petugasnya dianiaya.
“jika persoalan dikomunikasikan dengan baik sejak awal verivikasi berkas, maka peristiwa tersebut tidak terjadi,” ungkap Lambert sambil menambahkan, sebenarnya kalau yang bersangkutan mau berkomunikasi dengan baik tentunya petugas kami di depan dapat melayani dengan baik, karena apabila ada kendala maka dapat diarahkan staff ke pada salah satu pimpinan di sini.
“Saya juga bingung kenapa petugas ini dianiaya, sementara petugas menanggapi dengan tidak kasar, mungkin yang bersangkutan pembawaanya emosi,” ucap Lambert.
Menurut Lambert, warga tersebut ketika itu memukul petugas, namun petugas tidak membalas dan mundur. Tetapi yang bersangkutan mengambil kursi secara brutal, sehingga kemudian melihat pelaku melakukan seperti itu, tentunya sesama pegawai dilembaga tersebut secara serempak keluar dan berusaha merelai.
“Saya menganalogikan kejadian tersebut seperti rumah kita yang diserang. Apakah kita harus tutup pintu?. Terus terang saya bukan membela instansi saya, dan saya sadar bahwa instansi ini untuk melayani . Tapi Kenapa hanya melihat dari sisi petugas Didukcapil saja?, Kalaupun petugas salah, Saya akan memanggil untuk membinanya, tapi buktinya petugas Saya tidak melawan,” tandas Lambert.
Di akhir komentarnya Lambert menegaskan bahwa pesoalan ini sudah dilaporkan ke pada kepolisian untuk diproses sebagaimana mestinya, dan secara lembaga, tentunya pihaknya siap dan menyerahkan prosesnya kepada Kepolisian, mengingat pertama terjadi penganiayaan, dan yang kedua terjadi di kantor pemerintahan, serta yang ketiga petugas tidak melawan ataupun membela. (Ian/ TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)
