TIMORDAILYNEWS.COM, ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu didesak untuk mengaktifkan kembali Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) BeluTV.
Pasalnya LPPL Belu yang berdiri pada tahun 2006 silam itu memiliki peran strategis sebagai media penyiaran di Kabupaten Belu, apalagi Belu adalah wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste.
Karena itu, sangat disayangkan jika LPPL BeluTV ini dibiarkan mati dan peralatan yang menelan anggaran miliaran rupiah menjadi mubasir.
Desakan tersebut disampaikan Ketua PMKRI Atambua, Oktovianus Tefa, Jumat pekan lalu.
Dia menyampaikan itu menanggapi pemberitaan media ini tentang keberadaan lembaga LPPL BeluTV yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2019 lalu.
Menurutnya, LPPL BeluTV merupakan aset daerah dan menjadi salah satu saluran informasi bagi masyarakat perbatasan. Dan pemerintah juga harus memikirkan peralatan BeluTV yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah lalu dibiarkan mubasir.
“Kami melihat bahwa BeluTV ini perlu untuk dihidupkan kembali karena BeluTV salah satunya Aset Daerah yang juga pembiayaannya selama ini masuk dalam APBD Belu. Serta keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan LPPL BeluTV akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah terutama dalam mempublikasikan budaya lokal serta potensi lokal lainnya untuk diketahui publik.
“Di sisi lain, BeluTV bisa membuka lapangan kerja bagi anak – anak daerah yang pergi kuliah dan mengambil jurusan yang sesuai. Ini perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Okto menyebutkan, kehadiran LPPL BeluTV sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Untuk itu diharapkan ada proses duduk bersama antara pemerintah dan DPRD untuk membahas keberadaan BeluTV.
“Kita berharap agar pemerintahan baru yang akan dilantik pada bulan April ini bisa menghidupkan kembali BeluTV sebagai upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia di bidang Informasi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, LPPL Belu TV ini milik Pemda Belu yang berdiri sejak tahun 2006 silam pada pasa kepemimpinan Bupati Belu saat itu, Joacim Lopes.
Kala itu, LPPL Belu TV berdiri tegar sebagai satu-satunya televisi di perbatasan.
Pada masa kepemimpinan Bupati Belu Willy Lay dan Ose Luan, LPPL Belu TV malah menghilang dan “mati”
Dan pimpinan terakhir Belu TV adalah Hironimus Mauluma selaku direktur utama LPPL Belu TV yang dimutasi sebagai Camat Lamaknen.
Padahal, LPPL BeluTV salah satu televisi lokal di NTT yang sudah meraih dua kali penghargaan yakni dari KPI Pusat untuk televisi khusus perbatasan terbaik serta penghargaan KPID penghargaan televisi lokal acara budaya terbaik.
Sejumlah pertanyaan mencuat terkait keberadaan LPPL BeluTV, bagaimana dan di manakah aset-asetnya yang telah menelan anggaran daerah miliar rupiah?
Timor Daily mencoba menelusuri keberadaan lembaga ini secara fisik pada Rabu (31/3/2021).
Terdapat sebuah gedung yang terletak di dalam kompleks Kantor Bupati Belu bagian belakang.
Sebuah papan nama kantor bertuliskan LPPL BeluTV tidak ditanam tapi disandar begitu saja di samping gedung.
Gedung tersebut konon dipakai sebagai kantornya LPPL BeluTV.
Letak gedung ini berdekatan dengan beberapa gedung kantor namun sunyi sepi karena ditutup.
Anggota DPRD Belu, Theodurus F. Seran Tefa yang dikonfirmasi Timor Daily, Rabu (31/3/2021) mengatakan, matinya LPPL BeluTV menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Belu mempertahankan aset daerah yang sudah menelan banyak anggaran. (veg/TIMOR DAILY/TIMORDAILNEWS.COM)
Laporan Wartawan : Silvester Manek
Editor : Marselino
